#18 Ada Apa Dengan Arcandra : 20 Hari Untuk Selamanya

#18 Ada Apa Dengan Arcandra : 20 Hari Untuk Selamanya

“Saya tuh orang Padang asli, istri saya juga orang Padang asli, lahir dan besar di Padang. Cuma pas kuliah S-2 dan S-3 saya kuliah di Amerika,” ujar Arcandra.

Pernyataan di atas keluar dari mulut Pak Arcandra Tahar (AT) beberapa hari lalu, saat itu masih Menteri ESDM, tatkala dimintai konfirmasi oleh wartawan terkait status kewarganegaraannya beberapa hari yang lalu. Sebuah jawaban yang abu-abu, tidak memberikan kepastian, sangat diplomatis. Masyarakat yang menaruh harapan besar padanya pun masih dibuai angin segar, sang profesional tidak akan kemana-mana. Bagaimana mungkin orang sehebat dia akan dilepas, apalagi belum genap sebulan menjabat. Kiprahnya di Indonesia baru akan dimulai. Beliau pulang untuk membangun negeri.

Dan kabar menghentak pun datang pada Senin malam (15 Agustus 2016). Presiden Joko Widodo memberhentikan secara terhormat sang profesional, dalam sebuah konferensi pers lewat juru bicaranya. Alasan utamanya tentu ihwal polemik kewarganegaraan sang menteri: Indonesia atau Amerika? Sontak kita semua terkejut. Negara ini punya rekor baru: menteri dengan masa jabatan tercepat. Hanya 20 hari semenjak dilantik. Mengalahkan rekor sebelumnya milik Pak Mahfud MD (21 hari) di masa pemerintahan Presiden Gus Dur.

Semua pun berspekulasi, apa yang bikin bisa-bisanya kesalahan seperti ini terjadi. Pak Presiden tentu jadi pihak yang paling dipertanyakan, mengingat beliaulah yang meminta secara langsung Pak AT untuk menjadi Menteri ESDM. Pandangan-pandangan nyinyir pun mulai bermunculan, tentang betapa kecolongannya RI-1. Ini kesalahan yang terlalu mendasar dan tak pantas dilakukan seorang pemimpin negara, katanya. Pun muncul pula berbagai teori tentang adanya skenario di balik kejadian ini. Bagaimana pelengseran ini adalah imbas dari panasnya perebutan kedigdayaan potensi energi di Indonesia. Bagaimana ada pihak yang ingin untuk menjatuhkan wibawa dan kuasa Pak Presiden melalui jebakan berupa blunder tingkat istana. Dan aneka teori lainnya yang mungkin akan bermekaran di kemudian hari.

Entahlah, saya cuma warga biasa yang saat ini angkat tangan kalau ada yang mulai bahas soal teori konspirasi karena belum punya power untuk melakukan konfirmasi. Kecuali ada sumber informasi dan data yang valid, saya siap bermain detektif. Tapi itu lain soal.

Saya lebih tertarik akan suatu hal. Adakah legacy yang ditinggalkan mantan Menteri ESDM kita dari masa jabatannya yang sangat singkat ini? Sudah sempat melakukan sesuatukah Pak AT dalam 20 hari ini? Saya coba telusuri lewat portal-portal berita online dan situs resmi Kementerian ESDM terkait kinerja serta kegiatan beliau, dan hasilnya saya rangkum disini. Mungkin memang dirasa tidak banyak, bisa karena tidak diliput oleh media, atau bisa pula karena memang belum banyak geraknya akibat waktu yang kelewat singkat. Selamat menghayati.

1. Diskusi dengan pihak kontraktor industri hulu migas

Sekitar seminggu setelah pelantikannya, 4 Agustus 2016, Pak AT menggelar pertemuan secara bergantian dengan sejumlah pimpinan dari kontraktor migas yang beroperasi di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut dinyatakan keinginan agar para kontraktor migas secepatnya menyelesaikan proyek-proyek hulu (upstream), sebagaimana dikonfirmasi oleh pihak Exxon Mobil yang ikut menghadiri pertemuan tersebut. Selain Exxon Mobil, hadir juga pimpinan dari Chevron Pacific Indonesia dan Pertamina. Beberapa contoh proyek upstream yang disinggung adalah Blok East Natuna, Masela, Jambaran-Tiung Biru, dan Indonesia Deepwater Development (IDD). Terkait proyek di Natuna sendiri, produksi masih belum berlangsung hingga saat ini sekalipun proses eksplorasi di blok itu sudah dilakukan sejak 1973. Eksploitasi aset di Blok East Natuna sendiri menjadi isu yang krusial mengingat blok tersebut termasuk zona perbatasan negara di Laut Cina Selatan yang rawan konflik.

2. Diskusi dengan kontraktor pengelola Blok Masela

Esoknya, 5 Agustus 2016, Pak AT menerima kunjungan dari Inpex Corporation. Inpex Corporation merupakan perusahaan asal Jepang yang menjadi kontraktor pengelola Blok Masela. Pembahasan mengenai pengembangan Blok Masela dari sisi teknikal dan komersial menjadi salah satu agenda yang dibicarakan. Proyek pengelolaan blok Masela baru saja mulai dikerjakan oleh Inpex, dimana pemerintah memutuskan untuk membangun kilang LNG di darat (onshore). Pak AT sendiri menyampaikan harapan bahwa Blok Masela bisa mulai berproduksi pada 2024. Pertemuan itu juga membuahkan temuan akan adanya penurunan yang cukup signifikan dari investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan onshore. Sumber anonim yang dikutip oleh seword.com dalam salah satu artikelnya menyatakan bahwa dari anggaran pengembangan yang awalnya sebesar 22 milyar dolar US, dapat dikoreksi oleh Pak AT menjadi hanya 15 milyar dolar US. SKK Migas sendiri sebagai pengelola kegiatan usaha hulu migas di Indonesia mengaku belum memiliki perhitungan harga yang akurat terkait nilai investasi untuk pembangunan kilang baik onshore maupun offshore.

3. Usulan pengembangan proyek yang sudah/akan berjalan

Pak AT bertemu dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk membahas mengenai potensi migas di wilayah Natuna pada 9 Agustus 2016. Beliau melaporkan pula perkembangan terminal gas alam cair (LNG) di Benoa saat pertemuan tersebut berlangsung. Menteri ESDM dari kabinet sebelumnya, Sudirman Said, telah memastikan kesiapan operasional dari terminal ini pada bulan April 2016. Terminal LNG Benoa merupakan infrastruktur yang dibangun untuk mendukung proses penyaluran LNG ke PLTG Pesanggaran di Denpasar Selatan, sebagai salah satu bagian dai proyek regasifikasi Bali. Keberhasilan pengoperasian dari Terminal Benoa akan memberikan efisiensi sebesar 4 milyar rupiah setiap harinya untuk penggunaan bahan bakar pada proses pembangkitan listrik di Bali. Kesuksesan tersebut juga akan mendorong dilakukannya pembangunan terminal baru di Pelabuhan Celukan Bawang.

4. Usulan revisi UU dan PP

Pada 11 Agustus 2016, Pak AT menerima sejumlah pelaku usaha migas yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA), dan mendengarkan masukan untuk revisi PP 79 tahun 2010. Revisi PP tersebut juga sebelumnya telah diusulkan oleh Komite Eksplorasi Nasional (KEN). PP 79 tahun 2010 merupakan kebijakan yang diterbitkan untuk mengatur biaya penggantian operasi (cost recovery) dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu migas. Salah satu poin yang akan dikaji oleh Pak AT terkait usulan tersebut adalah mengenai pembebasan pajak selama masa eksplorasi. Dengan revisi ini, beberapa pajak di sektor migas akan dihapuskan, dimana diharapkan segala aturan yang bersifat kontraproduktif akan hilang dan dapat memperbaiki iklim investasi untuk peningkatan produksi migas di masa mendatang. Cara penghitungan cost recovery juga akan diubah. Pada kesempatan sebelumnya, Pak AT juga menekankan perlunya revisi UU Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 tahun 2001. Revisi tersebut layak untuk mulai dikaji mengingat adanya perbedaan tantangan yang dihadapi sekarang dengan kondisi dan asumsi yang dipakai sewaktu UU tersebut pertama disusun.

5. Urusan dengan PT. Freeport Indonesia

Bersamaan dengan perkenalan dua staf khusus di bidang energi pada 29 Juli 2016, Pak AT mengumumkan bahwa pemerintah akan segera memberikan kepastian hukum kepada PT. Freeport Indonesia. PT. Freeport Indonesia yang akhir tahun lalu menjadi buah bibir akibat kasus “Papa Minta Saham” yang melibatkan politikus Setya Novanto dan pengusaha Riza Chalid (yang keberadaannya hingga hari ini masih belum diketahui) memang sangat membutuhkan kepastian, sebelum mulai menggelontorkan investasi tambahan untuk kegiatan operasionalnya di bumi Papua. Permohonan Freeport untuk melakukan perpanjangan kontrak hingga 2041 ini sendiri secara regulasi belum bisa dilakukan saat ini, dimana pembahasan baru bisa dilakukan pada tahun 2019. Dampak dari belum disepakatinya perpanjangan kontrak tersebut adalah tertundanya rencana pembangunan smelter di Gresik serta proses divestasi saham milik Freeport. Terkait jaminan kepastian hukum yang diberikan pemerintah, Pak AT sendiri menjanjikan akan berusaha sekuat tenaga dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Sekitar dua minggu kemudian, 10 Agustus 2016, Kementerian ESDM melayangkan surat persetujuan ekspor konsentrat untuk PT. Freeport Indonesia kepada Kementerian Perdagangan. Izin ekspor ini berlaku selama lima bulan hingga 11 Januari 2017.

Mengharapkan terjadinya perubahan secara drastis di bidang energi dalam tempo 20 hari tentu merupakan sebuah kemustahilan. Proyek 35.000 MW yang digadang-gadang sebagai sebuah misi besar untuk mendukung kemajuan Indonesia memerlukan seorang sosok yang profesional dan sanggup menghalau masuknya pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan pribadi. Pak AT sebagai seorang profesional yang memiliki kompetensi dan prestasi yang luar biasa tentulah sudah menyusun master plan untuk pengembangan bidang keenergian di Indonesia, sesuai dengan visi yang dicita-citakan Presiden Jokowi. Apa daya, beliau layu sebelum berkembang. Semoga semua hasil kerjanya selama 20 hari ini, yang terlihat maupun tidak, dapat menjadi fondasi bagi Menteri ESDM selanjutnya untuk semakin mendekatkan Indonesia pada kemandirian energi. Dan semoga kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi siapapun yang perlu belajar.

Terimakasih, Pak Arcandra Tahar.

Tetaplah berkarya untuk bangsa.

Bandung, 16 Agustus 2016

Dari berbagai sumber.

Advertisements