#11 SEIN KIRI BELOK KANAN: PRAHARA RODA DUA DI JALAN RAYA

Yang Saya Temui

Sudah sekitar dua bulan belakangan ini hampir setiap hari saya rutin pulang pergi Bandung – Pangalengan. Jalan yang tak terlalu luas dan cenderung padat jadi alasan utama kenapa saya memilih motor sebagai moda transportasi utama. Lagipula perbandingan jarak dan waktu tempuh dari rumah menuju kantor masih masuk akal, cukup sekitar 1.5 jam untuk menempuh jarak + 50 km. Bandingkan bila harus kerja di Jakarta. Mungkin dengan waktu tempuh yang sama jarak yang bisa ditempuh hanya sepersekiannya. Tak heran tingkat stress pengguna jalannya cukup tinggi.

Saat memutuskan untuk menggunakan motor dalam jarak jauh, saya paham betul resikonya. Cuaca yang bisa berubah sepanjang perjalanan, paparan polusi udara yang lebih dahsyat, kondisi jalan yang buruk, hingga kemungkinan berpapasan dengan kendaraan-kendaraan besar macam bus dan truk. Itulah kenapa saya selalu memastikan akan mengemudi dalam kondisi terbaik: fisik sehat, pikiran tenang, perlengkapan berkendara komplit, dan kondisi motor sempurna. Kala di perjalanan pun saya berusaha menjadi pengguna jalan yang baik dengan menaati semua aturan lalu lintas yang berlaku. Seharusnya semua hal tersebut membuat perjalanan menjadi lancar. Tapi kenyataan berkata lain.

Setiap hari, saya berangkat dari wilayah ramai di pusat kota menuju daerah pedesaan di tengah kebun teh. Menghabiskan waktu minimal 3 jam di jalan raya setiap harinya, saya bertemu dengan sesama pengguna motor dengan berbagai macam jenis dan kelakuannya. Ada sesuatu yang selalu menggelitik saya: betapa mudahnya menemukan pengemudi motor yang tak mengindahkan aturan dan etika lalu lintas. Seandainya saya dapat 1000 rupiah untuk setiap pelanggaran yang saya temui, mungkin saya sudah bisa membeli apartemen mewah di Jakarta, sebelum harganya naik hari Senin. Berikut saya berikan daftar “kenakalan” yang rutin saya temui untuk anda di bawah ini.

  1. Pengemudi masih di bawah umur, yang jelas belum memiliki SIM.
  2. Pengemudi dan atau penumpang tidak memakai helm.
  3. Tidak menaati rambu dan marka lalu lintas yang berlaku.
  4. Membawa penumpang lebih dari kapasitas.
  5. Membawa kendaraan tanpa plat nomor.
  6. Membawa barang secara berlebihan.
  7. Kondisi motor yang tidak standar, minimal mengganti knalpot yang cenderung malah bikin bising.
  8. Lampu motor (baik lampu depan, rem belakang, maupun sein) yang seringkali tidak berfungsi.

Satu pola yang saya temukan adalah semua hal diatas semakin sering ditemui seiring semakin jauhnya lokasi suatu daerah dari pusat keramaian (baca: jarang ada razia oleh Polisi). Sebagai salah satu contoh paling ekstrem: di sekitar kantor saya yang isinya kebun teh dan sayur itu, saya BELUM PERNAH menemukan petani yang pergi bekerja naik motor yang keadaannya standar dan lengkap, memakai helm, dan membawa barang sesuai kapasitas. Lucunya, hal yang cenderung mirip pun sering kita temui di wilayah perumahan yang ada di pusat kota namun sedikit tertutup. Peristiwanya begini: seorang bapak membonceng anaknya naik motor tanpa menggunakan helm dengan dalih kalau tujuan mereka hanya ke minimarket depan perumahan yang tak seberapa jauh untuk membeli jajanan. Apakah tujuan petani dan bapak-sayang-anak tersebut salah? Tentu tidak. Apakah keduanya melanggar aturan lalu lintas? Tentu saja.

Yang Negara Ingini

Indonesia punya UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewajiban pengguna sepeda motor di Indonesia sebetulnya tidak banyak-banyak dan susah-susah amat menurut UU tersebut. Kita hanya harus memenuhi hal-hal berikut:

  1. Memastikan motor yang digunakan laik jalan (Pasal 48);
  2. Tidak melakukan modifikasi yang membahayakan keselamatan berlalu lintas (Pasal 52);
  3. Menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia (Pasal 57);
  4. Membawa STNK dan memasang plat nomor dari motor yang digunakan (Pasal 68);
  5. Memiliki Surat Izin Mengemudi jenis C (Pasal 77 dan 80);
  6. Mengendarai motor dengan tertib dan mengutamakan keselamatan (Pasal 105 dan 106);
  7. Menyalakan lampu utama sepanjang hari saat berkendara (Pasal 107);

Satu hal yang harus diingat karena banyak yang sering lupa: hukum punya asas persamaan, dimana semua orang harus diperlakukan sama didepan hukum tanpa membedakan suku, agama, pangkat, jabatan, profesi, dan sebagainya. Kewajiban di atas sudah seharusnya dipenuhi oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sesungguhnya UU LLAJ dirancang untuk melindungi seluruh pengguna jalan dari potensi kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian. Implementasi sederhananya: kita baru layak dan berhak turun berkendara bila seluruh kewajiban di atas sudah terpenuhi. Alasannya juga sederhana: saat ada kewajiban yang tidak terpenuhi, kita tidak memenuhi kualifikasi sebagai pengguna jalan. Saat itu pula keberadaan kita di jalan malah memunculkan ancaman bagi keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Perlu contoh? Bayangkan betapa kagetnya saat kita tengah berkendara di malam hari dan tiba-tiba dikejutkan oleh keberadaan pengendara motor yang tak menyalakan lampu sama sekali di depan kita. Bayangkan betapa besarnya potensi terjadinya kecelakaan seandainya kita terlambat melakukan antisipasi. Bayangkan besarnya kerugian yang mungkin muncul dari kecelakaan tersebut. Sudah kapok melanggar lalu lintas?

Yang Kerap Terjadi

Sudah jadi fitrah manusia bahwasanya kita selalu berusaha mencapai tujuan dengan seminimnya usaha. Keinginan tersebut celakanya kerap kali jadi pendorong untuk melakukan pelanggaran. Berkendara melawan arus dengan alasan waktu tempuh lebih cepat, tak pakai helm karena merasa jarak tempuh dekat, hanyalah sebagian dari sekian banyaknya pembenaran yang tidak tepat yang kerap dilontarkan saat tertangkap basah tengah melanggar. Yang menggelikan adalah respon dari sebagian pelanggar tersebut saat dikonfrontasi: mereka malah marah karena merasa hak mereka diganggu. Aneka jurus silat lidah pun keluar, dari mulai menyatakan bahwa pelanggaran tersebut sudah jadi hal yang lumrah sampai balik menyalahkan sang konfrontir karena tak menegur orang lain. “Daripada saya malu karena ketahuan salah, saya buat saja dia merasa berdosa karena mengganggu hajat hidup saya.”, pikir sang pelanggar. Istilah bekennya, kagok edan. Sebuah langkah bela diri yang justru semakin menunjukkan ada sesuatu yang salah dengan sikap berlalu lintas dari sebagian diantara kita.

Allport mendefinisikan sikap sebagai suatu kesiapan mental dan saraf yang tersusun melalui pengalaman respon individu terhadap semua objek atau situasi yang berhubungan dengan objek itu. Sikap sendiri terbagi menjadi tiga komponen, yaitu kognitif (pengetahuan akan apa yang benar bagi objek sikap), afektif (masalah emosional subjektif terhadap objek sikap), dan konatif (perilaku atau kecenderungan berperilaku berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi). Sikap kita dibangun dari seluruh pengalaman, proses belajar, proses sosialisasi, dan pengaruh kebudayaan yang dialami. Itulah mengapa hasrat melanggar lalu lintas cenderung “menular”. Fakta lapangan membuktikan, pelanggaran kerap dilakukan secara “bergotong-royong”. Keberanian untuk melakukan pelanggaran bisa timbul saat melihat orang lain melalui “pengalaman” yang sama untuk mengejar sebuah “kemudahan”,  hingga akhirnya sesuatu yang salah dianggap lumrah dan menjadi sebuah nilai “kebenaran” baru. Sayangnya, keberanian yang ngaco itu baru bisa hilang setelah dihadapkan pada sebuah ancaman hukuman yang nyata. Tengoklah kejadian baru-baru ini, saat segerombolan pengendara motor menjebol pembatas busway karena takut ditilang akibat melanggar oleh polisi yang sudah bersiaga. Sikap disiplin itu baru tumbuh dari sisi emosi, belum dibarengi dengan pemahaman yang baik akan apa yang benar. Tak heran sifatnya masih hilang timbul, tergantung ada polisi atau tidak. Seakan-akan keselamatan diri masih lebih rendah prioritasnya dibanding lembar-lembar rupiah yang harus keluar sebagai sanksi dari sebuah pelanggaran.

Yang Malah Ditakuti

Polisi memang jadi figur menakutkan bagi para koboi pelanggar. UU LLAJ bagakan pil pahit yang bisa bikin meriang kalau diminum, operasi tertib lalin bagai ruang operasi yang justru bikin tambah sakit. Sebuah ironi memang, kala melihat orang berbondong-bondong memutar balik saat melihat ada razia. Sebegitu tidak siapkah teman-teman kita untuk turun ke jalan raya? Seminim itukah pengetahuan tentang disiplin berlalu lintas? Siapa yang harusnya melakukan edukasi terkait hal itu?

Menurut UU LLAJ Pasal 7, Kepolisian Negara Republik Indonesia-lah yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan berlalu lintas. Sudah banyak program yang dilaksanakan, baik melalui metode sosialisasi, seminar, hingga pendidikan lalu lintas bagi anak-anak. Jangan salah, razia pun termasuk sebagai salah satu metode pendidikan bagi masyarakat. Walaupun malah berujung dihindari muridnya laksana ruang kelas yang diisi oleh guru galak. Padahal muridnya yang salah karena belum bikin PR. Kan lucu.

Efektifkah upaya-upaya tersebut untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas? Indonesia Traffic Watch (ITW) malah menilai razia sebagai suatu kegiatan tak efektif, yang malah jadi ajang meraup pungli. Razia dianggap sebagai sebuah langkah yang tak perlu, sebab penertiban lalu lintas sudah menjadi tugas rutin Polantas. Pun Kepolisian saat ini bak Hercules yang tengah bertarung melawan monster Hydra, potong satu kepala malah muncul dua kepala baru. Jumlah pelanggar yang dikenai sanksi malah terus bertambah, itu pun baru sepersekian dari jumlah total pelanggaran yang terjadi setiap harinya. Jika jumlah aslinya bak gunung es yang tersembunyi, entah berapa lama lagi kapal Titanic yang isinya orang-orang taat aturan akan menabrak dan hilang tenggelam. Masihkah mau hanya berharap pada Polisi untuk merubah sikap tidak disiplin dalam diri? Padahal kontrol terbesar ada pada diri kita pribadi. Nyawa pun milik sendiri. Cuma satu, lagi.

Yang Bisa Direnungi

Saudara-saudaraku sekalian, mari kita tanamkan satu hal dalam pikiran kita. SEPEDA MOTOR TIDAK SAMA DENGAN SEPEDA GOWES. Saat kita memutuskan untuk naik status menjadi pengguna motor, pahamilah bahwa akan datang pula sepaket tanggung jawab dan kewajiban yang harus kita patuhi, bukan cuma soal main gas-rem-gas-rem saja. Kita akan bergerak dalam kerangka kecepatan yang berbeda dengan sepeda gowes, ancaman bagi keselamatan kita pun naik. Saat ini, kecelakaan sudah dianggap sebagai salah satu permasalahan kesehatan masyarakat. Lebih dari 3000 orang meninggal tiap harinya di dunia akibat kecelakaan, dan 80% dari jumlah tersebut terjadi karena faktor disiplin berlalu lintas dari sang pengendara. Buang jauh-jauh pikiran untuk tidak memakai helm sekalipun tujuan kita dekat, karena aspal tetap saja keras. Tidak ada ceritanya jalan dibikin dari Nutr*jell. Kepala kepentok ya benjol. Kalau beruntung itu juga.

Sadari bahwa semua keputusan yang kita ambil akan mempengaruhi hidup orang lain. Saat kita memutuskan untuk melanggar lampu lalu lintas, kita mungkin menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Saat kita memberikan motor bagi sang anak yang masih di bawah umur atas dasar alasan apapun, ingatlah bahwa anda justru malah membahayakan nyawa anak kita. Orangtua mana yang tega membiarkan anaknya celaka. Berkendara itu bukan soal tiba dengan cepat. Berkendara itu soal tiba dengan selamat.

Bandung, 3 Juni 2016

Advertisements

One thought on “#11 SEIN KIRI BELOK KANAN: PRAHARA RODA DUA DI JALAN RAYA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s